Pemerintah Desa Bangbang Menutup Kegiatan Peningkatan Kapasitas dengan Materi Strategis Pengelolaan Aset dan Perencanaan Pembangunan Desa

Bangbang – Kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa dan staf yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bangbang resmi berakhir pada hari ketiga, Rabu, 1 April 2026. Pada hari terakhir ini, materi yang disampaikan semakin memperkuat kompetensi aparatur desa dalam aspek pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan pembangunan desa.

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Ida Bagus Made Artana Putra dari Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli yang membawakan topik Penataan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sipades. Dalam penyampaiannya, beliau menekankan pentingnya penatausahaan aset desa yang tertib, akurat, dan terintegrasi melalui aplikasi Sipades sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Selanjutnya, materi disampaikan oleh I Komang Agus Hariwibawa selaku Sekretaris Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli mengenai Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Materi ini memberikan pemahaman mendalam terkait mekanisme pengadaan yang sesuai dengan regulasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, guna memastikan proses yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai penutup, Ni Made Rai Nurati selaku Tenaga Ahli Kabupaten Bangli menyampaikan materi terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam sesi ini, dijelaskan pentingnya penyusunan RKPDesa secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, sehingga program pembangunan desa dapat tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kegiatan hari ketiga ini juga berlangsung secara aktif dan partisipatif, di mana peserta terlibat dalam diskusi serta berbagi pengalaman terkait implementasi di lapangan. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, Pemerintah Desa Bangbang berharap peningkatan kapasitas ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja aparatur desa, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.